getskripsi.com

Tahun 2005
Kode 0901015

Telah dilakukan penelitian tentang  “Reduksi amoniak limbah cair industri tekstil dengan menggunakan kultur campuran bakteri Nitrosomonas sp. dan bakteri Nitrobacter sp.”  Pengolahan dilakukan secara biologis secara nitrifikasi dan denitrifikasi dengan menambahkan kultur bakteri bakteri Nitrosomonas sp dan  Nitrobacter sp. kedalam lumpur aktif (activated sludge), sebagai salah satu alternatif teknologi penanganan yang mudah, murah dan sederhana,

Penyisihan nitrogen terjadi melalui dua mekanisme, yaitu nitrifikasi dan denitrifikasi, dimana dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dalam satu reaktor dengan pengaturan proses aerasi, sehingga terbentuk zona aerobic dan zona anoksik. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan variasi jumlah seeding mulai dari 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 ; 15 dan 20% dan waktu tinggal 12; 24; 36 dan 48 jam. Dari 52 perlakuan, dengan kandungan amoniak awal antara 26,12 ~ 27,40ppm, 30,77%  tidak memenuhi baku mutu, dan 69,23% dapat mereduksi kandungan amoniak hingga mencapai  mencapai baku mutu (< 8ppm).  Pada perlakuan seeding 8% waktu tinggal 12jam, pada 3jam pertama terjadi penurunan sebesar 48,818% atau dari 26,24ppm menjadi 12,81ppm.

Untuk efisiensi  pengolahan limbah  cair tekstil kandungan amoniak kurang dari 30ppm secara  nitrifikasi dan denitrifikasi dengan perlakuan  seeding 5% waktu tinggal 48jam mempunyai persamaan: Y – 16,977 e -0,024 x, Melalui perhitungan analisa probit dengan  program SPSS, dengan perlakuan ini untuk mencapai penurunan  70% dibutuhkan waktu sebanyak  32,472jam atau equal dengan waktu 32jam 28menit.

Incoming search terms for the article:

• nitrosomonas
• pengolahan limbah cair industri tekstil
• Bakteri Nitrobacter
• LIMBAH AMONIAK
• pengolahan limbah cair
• nitrifikasi pdf
• penanggulangan limbah ammoniak
• penanggulangan AMONIAK dalam limbah rumah sakit
• makalah tekstil
• teknologi pengolahan limbah cair amonia
• makalah pengolahan limbah
• makalah penelitian limbah cair
• makalah limbah industri tekstil
• MAINTENANCE INDUSTRI TEKSTIL
• limbah pabrik amonia
• limbah cair industri tekstil
• penanggulangan limbah amoniak
• penanggulangan limbah industri
• teknik pengolahan limbah industri TEKSTIL
• sistem preventive maintenance pada pengolahan limbah pabrik
• reduksi limbah pada industri
• reduksi limbah pabrik preventive maintenance
• reduksi limbah pabrik
• reduksi limbah
• preventive maintenance di pabrik tekstil
• preventive maintenance cara mereduksi di pabrik
• pengolahan limbah secara nitrifikasi denitrifikasi
• pengolahan limbah cair di rumah sakit
• pengelolaan limbah cair industri tekstil
• pengelolaan libah industri tekstil melalui 4R

Tahun 2008
Kode 0901006

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restrorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara. Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkoba itu sendiri, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menempatkan penyalahguna narkotika maupun psikotropika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan Hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka deferent aspect  dan  refomaive aspect pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba. Adapun permasalahan yang dibahas pada tesis ini menyangkut tentang pengaturan sistem pemidanaan, penerapan sistem pemidanaan dan hambatan-hambatan dalam menerapkan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba khususnya bagi Hakim.

Jenis penelitian di dalam tesis adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan klasifikasi bahan hukum. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data skunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini hanya mengambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori. Selanjutnya, untuk melengkapi data pustaka juga dilakukan wawancara terhadap informan yang dianggap memahami permasalahan yakni Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara penyalahgunaan Narkoba dan Lembaga Rehabilitasi Narkoba. Data dianalisis secara kualitatif yang akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Incoming search terms for the article:

• contoh makalah penegakan hukum peyalagunaan narkoba
• TESIS NARKOTIKA
• teori-teori pemidanaan
• teori pemidanaan
• Tesis hukum pidana
• tindak pidana narkotika
• tesis hukum pidana narkoba
• analisis undang-undang narkotika
• Tesis Magister Hukum Pidana
• tesis s2 hukum pidana tentang narkoba
• lembaga pemidanaan
• pemidanaan anak
• efektifitas hukuman penjara bagi pengguna narkoba
• teori narkotika
• penanggulangan yuridis narkoba
• skripsi narkoba
• Analisis Hukum Pidana
• MAKALAH PRAKTEK PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
• www tentang pemidanaan di indonesia com
• sistem pemidanaan tindak pidana narkotika
• yuridis normatif adalah
• tugas hukum pidana tentang narkotika
• analisa dengan hukum pidana terhadap UU no 22 tahun 1997 tentang narkotika
• sanksi-sanksi terhadap hukum
• sifat penelitian deskriptif analitis
• Sistem pemidanaan rehabilitasi pemakai narkoba
• sifat penelitian
• sanksi-sanksi pidana narkoba
• sistem pemidanaan narkotika
• sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan

Tahun 2005
Kode 0812047

Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dewasa ini adalah berkisar pada  upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kecenderungan berpikir di atas dapat dipahami karena adanya perspektif sejarah pemerintahan daerah yang mengungkap mengenai penyebab keterbelengguan daerah baik secara politis maupun secara ekonomis lewat piranti hukum pemerintahan daerah, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta semua peraturan pelaksanaannya. Piranti hukum itulah yang membatasi kewenangan daerah untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka menggali segala potensi ekonomi yang strategis di daerah.

Nuralam Abdullah menyatakan bahwa dari perspektif sejarah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah pada masa lalu sangat bergantung pada subsidi dana dari pemerintah pusat. Hasil identifikasi dan inventarisasi kemampuan keuangan daerah yang dilakukan oleh Direktur jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) menunjukkan bahwa hanya 21,92% dari 292 Daerah Tingkat II di Indonesia yang dipandang mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Incoming search terms for the article:

• MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU YANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH
• tesis implementasi peraturan
• tesis implementasi perda/uu