Tahun 2007
Kode 0807059
Terselenggaranya Otonomi Daerah di Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, dan keadilan dengan adanya keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) serta efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah. Untuk itu melalui reformasi anggaran, yaitu pemberlakuan anggaran berbasis kinerja yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29/2002 pasal 17 ayat 2 dan undang-undang nomor 17/2003 diharapkan terjadi perubahan dalam pengaturan dan pengelolaan daerah.
Studi ini merupakan studi kasus dengan objek penelitian pemerintah kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Kediri yang ditinjau dari aspek kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja.
Hipotesis diuji dengan uji beda parametrik yaitu uji peringkat bertanda wilcoxon (wilcoxon signed ranks test). Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Kediri yang ditinjau dari aspek kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja. Dengan kata lain pemberlakuan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Kediri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten Kediri.
